KONSEP POLITIK ISLAM IBNU TAIMIYAH: ANALISIS KRITIS TERHADAP PEMERINTAHAN ISLAM

Abstract

Politik Islam menjadi salah satu pembahasan yang banyak menarik perhatian di kalangan
para intelektual muslim ada abad klasik dan pertengahan, tidak terkecuali Ibnu Taimiyah.
Pokok permaslahan pada artikel ini adalah bagaimana konsep politik Islam menurut Ibnu
Taimiyah dan bagaimana analisis Ibnu Taimiyah terhadap Pemerintahan Islam. Untuk
menjawab pertanyaan ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan Teknik
pengumpulan data melalui konten analisis dengan merujuk pada literatur primer dan
sekunder sebagai sumbernya. Kesimpulan dari artikel ini yaitu hal pertama yang menjadi
perhatian Ibnu Taimiyah dalam pemerintahan Islam yaitu masalah walayat (jabatan dan
metodologi pengangkatan pemimpin). Menurutnya, sudah menjadi suatu kewajiban dari
pemimpin pemerintah (waliyul-amri) untuk mengangkat orang paling kompeten dan
layak untuk menyandang tugas tersebut. Ibn Taimiyah menyebutkan bahwa
pemerintahan Islam sebagai “bayangan Allah SWT di bumi”. Hanya saja, kekhalifahan
itu hanya berlaku sah bila penanggungjawabnya melaksanakan kehendak Allah SWT
atau syari‟ah, dan proses politik yang ditawarkannya yaitu: Ummah, Bai’ah, dan Syura.
Ketiga hal tersebut merupakan satu paket yang akan kurang sempurna jika dipisahkan
satu sama lain. Menurut Ibnu Taimiyah, hukum dan hak-hak harus diberlakukan secara
adil, tanpa pandang bulu. Dan itu berlaku baik pada seluruh lapisan masyarakat, orang
terpandang dan kelas sosial lebih rendah, maupun orang yang miskin. Kevaliditas hukum
harus tetap dipertahankan dan dijaga kemurniannya dari segala jenis penyuapan,
rekomendasi atau pengaruh-pengaruh dari pejabat tertentu. Karena kalau tidak demikian,
maka apa yang diinginkan oleh pemerintah tidak bisa dijalankan.