PEMIKIRAN ALI ABDUL RAZIQ TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM DAN KONTEKSTUALISASI DI INDONESIA

Authors

  • Khadafi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pencabutan status hukum HTI dengan melihat dari historis empiris sebagai organisasi kemasyarakatan yang mengusung sistem pemerintahan Islam. Bercermin dari pemikiran Ali Abdul Raziq dengan karya kontroversialnya, Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam terjemahan dari al-Islam wa Ushul al-Hukm (Bahts Fi al-Khilafah wa al-Hukumah). Serta melihat kontekstualisasi kebijakan yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) menggunakan hermeneutika dan konstruktivisme sebagai mata pisau analisa. Bedasarkan penelitian, di peroleh hasil dengan kesimpulan sebagai berikut: dinamika pemikiran dan gerakan skala global memiliki peran yang signifikan terhadap terbentuknya sebuah negara, hal ini diawali dengan keruntuhan Turki Usmani 1924, menunjukkan sistem pemerintahan berhaluan Khilafah mengakhiri kontestasi di panggung sejarah. Setelahnya, muncul aliran dengan prespektif berbeda-beda mengenai rumusan untuk mencari konektivitas antara agama dan negara. Diantaranya intelektual Islam yang berargumen perihal agama dan negara adalah Ali Abdul Raziq dengan karya yang kontroversial. Saat yang lain sibuk dalam merekonstruksi Khilafah, Ali Abdul Raziq menolak mentah-mentah dengan beranggapan bahwa sistem Khilafah tidak ada penjelasannya baik dalam al-Qur’an dan Sunah. Di Indonesia, gerakan Khilafah dimotori oleh organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Bila bercermin terhadap pemikiran Ali Abdul Raziq di latarbelakangi dari keruntuhan Turki Usmani, ia berpandangan sistem Khilafah tidak relevan di zaman sekarang terlebih lagi jika diterapkan di Indonesia. Berbalik dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang ingin menerapkan prinsip Khilafah dengan mengganti Pancasila. Hingga akhirnya pada tahun 2017 di cabutnya status badan hukum HTI melalui Perppu Ormas nomor 17 tahun 2013 kemudian dirubah dengan terbitnya Perppu nomor 2 tahun 2017 karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Published

2023-12-20

Issue

Section

Articles